Profil PPID

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI ( PPID )
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
TAHUN 2013
 
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
 
           Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi pertahana nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik. Merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaran Negara yang baik. Pemnerlakuan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan iInformasi Publik (UU KIP) Pada 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong Keterbukaan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Indragiri Hulu. UU ini telah memberikan landasan hokum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik. Dimana, setiap badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu , biaya ringan dan cara sederhana.
 
           Salah satu tugas Pejabat anggota Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut,PPID menetapkan standart layanan informasi di lingkungan PPID Kabupaten Indragiri Hulu . dengan adanya standart Operasional Pelayanan Informasi Publik ini, diharapkan implementasi UU KIP dapat berjalan efektif dan hak hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat secara nyata terpenuhi.
 
B. LANDASAN HUKUM
1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan lembaran Negara Nomor 4846)
2. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 temtang pelayanan public(lembaran Negara RI tahun 2009 nomor 112. Tambahan lembaran Negara nomor 5038)
3. Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan (lembaran Negara Repulik Indonesia tahun 2009 nomor 152 , tambahan lembaran Negara nomoor 5071)
4. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standart layanan Informasi Publik.
5. Surat Keputusan Bupati Inhu Nomor 279 Tahun 2011 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu
 
C. MAKSUD DAN TUJUAN
1. Maksud
            Pedoman ini sebagai acuan mengenai ruang lingkup, tanggung jawab dan wewenang pejabat pengelola Informasi dan dokumentasi atau PPID Kabupaten Indragiri Hulu dalam menyediakan Informasi tertentu melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan pelayanan kegiatan Pelayanan informasi Publik.
2. Tujuan
o Mendorong terwujudnya implementasi UU KIP secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi .
o Memberikan standart bagi pejabat PPID dalam melaksanakan pelayanan informasi publik
o Meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan organisasi / Lembaga publkc untuk menghasilkan layanan Informasi publik yang berkualitas
 
HAKIKAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 
 
           Hakikat Pelayanan Informasi Publik adalah pemberian pelayanan kepada pemohon informasi Publik secara cepat , tepat waktu , biaya ringan/proporsional , dan cara sederhana pengecualian Informasi Publik bersifat ketat dan terbatas; kewajiban Badan public untuk membenahi system dekomentasi dan pelayanan informasi. 
 
ASAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 
 
1. Transportasi
Bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan di sediakan secara memadai serta mudah dimengerti
 
2. Akuntabilitas
Dapat di pertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
 
3. Kondisional
Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tepat berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.
 
4. Partisipatif
Mendorong peran serta masyarakat dalam p[enyelenggaraan pelayanan informasi publik dengan memperhatikan aspirasi , kebutuhan dan harapan masyarakat.
 
5. Kesamaan Hak
Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku ,ras ,agama , golongan , gender dan status ekonomi.
 
6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban
Pemberi dan penerima pelayanan public harus memenuhi hak dan kewajiban masing masing pihak.
 
 
KELOMPOK PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
 
        Pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Kabupaten Indragiri Hulu, masuk dalam kelompok pelayanan jasa , yakni menyediakan berbagai hal yang brkaitan dengan informasi dan komunikasi yang dibutuhkn okleh masyarakat.
 
KEDUDUKAN PPID
1. Kedudukan dan penunjukkan PPID Kabupaten Indragiri Hulu
a. PPID berkedudukan di kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu
b. PPID ditetapkan melalui Keputusan Bupati Indragiri Hulu
c. Ketua PPID adalah kepala dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu
 
2. Kedudukan dan penunjukkan PPID pembantu / SKPD
a. PPID Pembantu /SKPD berkedudukan di satuan kerja masing masing.
b. SKPD ditetapkan dengan keputusan Bupati Indragiri Hulu
 
TUGAS DAN FUNGSI
1. Tugas dan Fungsi PPID Kabupaten Indragiri Hulu
Tugas:
Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.
Fungsi :
Penghimpunan informasi publik dari seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu
a. Penataan dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh dari seluruh SKPD di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu
b. Pelaksanaan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dan informasi yang terbuka untuk publik
c. Pendampingan Penyelesaian sengketa informasi
 
 
2. Tugas dan Fungsi PPID Pembantu / SKPD
        Tugas:
        Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan satuan kerja.
 
        Fungsi :
a. Tugas PPID SKPD yaitu mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi di satuan kerjanya
b. Pengolahan, penataan, dan penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh di satuan kerjanya
c. Penyeleksian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang
d. Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik
e. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi
f. Pelaksanaan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.